Laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor: LP/B/366/XI/2026/SPKT/POLRES EMPAT LAWANG/POLDA SUMATERA SELATAN. Berdasarkan Surat dokumen Tanda Penerimaan Laporan (STPL), kasus ini bermula saat terlapor J mengundang para wali santri untuk memulangkan santri tanpa batas waktu dengan alasan gagal, sekaligus diduga membawa barang-barang inventaris pondok ke lokasi pembangunan pondok baru.
Atas amanat Ketua Yayasan Al-Amanah Maleha Hasyim (YAMH), pelapor mencatat adanya dugaan penggelapan administrasi seperti stempel, buku tabungan pesantren, hingga dana bantuan pemerintah sebesar Rp10 juta. Akibat kejadian ini, pihak pelapor menaksir kerugian materiil mencapai ratusan juta rupiah serta kerugian nama baik lembaga.
Ditemui usai membuat laporan di Mapolres Empat Lawang pada Kamis (12/11/2026), Moh. Abrori menyampaikan apresiasi tinggi atas respon cepat dan pelayanan prima dari jajaran Polres Empat Lawang dalam menerima aduan masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi pelayanan Polres Empat Lawang yang telah menerima laporan kami dengan baik. Kami berharap proses hukum ini dapat ditegakkan secara profesional dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku,” ujar Abrori.
Ia menegaskan bahwa langkah hukum yang dilakukan oleh pihak yayasan murni untuk mencari keadilan dan administrasi kesejahteraan, tidak didasarkan pada sentimen pribadi.
“Langkah ini sama sekali bukan karena tidak adanya balas dendam, melainkan lebih pada upaya menegakkan hukum negara maupun aturan hukum agama agar aset umat dan lembaga tetap terjaga,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, pihak yayasan dan keluarga besar pesantren juga menyampaikan berbagai isu miring yang sempat beredar di tengah masyarakat maupun jagat maya terkait operasional pondok pesantren mereka.
Pihak pesantren membantah kabar simpang siur yang merugikan lembaga citra dan mengimbau masyarakat serta warganet ( netizen) untuk lebih cerdas dalam menyaring informasi.
“Kami menepis keras isu-isu miring yang beredar di masyarakat dan media sosial. Kami berharap masyarakat dapat melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya,” ungkap perwakilan yayasan.
Pihak pesantren juga mengingatkan untuk lebih bijak dalam bermedia sosial agar tidak terlibat konsekuensi hukum penyebaran berita bohong atau pencemaran nama baik.
Hingga berita ini diturunkan, tim investigasi media HarianTvmasih terus berupaya menghubungi dan meminta klarifikasi langsung dari pihak terlapor guna menjaga keberimbangan informasi.
(Miko Rolis)
.jpg)
