Kualitas Proyek Jalan Tanjung Raya – Bts. Bengkulu Rp27,2 Miliar Disorot: Aktivis Desak Audit Investigatif

Wednesday, March 18, 2026, 15:15 WIB Last Updated 2026-03-18T09:36:51Z
EMPAT LAWANG – Realisasi proyek Rehabilitasi Jalan ruas Tanjung Raya – Batas Provinsi Bengkulu senilai Rp27,2 Miliar menuai kritik tajam dari masyarakat dan aktivis di Kabupaten Empat Lawang. Proyek yang dikucurkan melalui dana APBD Provinsi Sumatera Selatan ini dinilai tidak sebanding dengan kondisi fisik di lapangan yang kini memprihatinkan.


Keamanan Pengguna Jalan Terancam

Hasil pantauan di wilayah Kecamatan Ulu Musi hingga Kecamatan Sikap Dalam menunjukkan kondisi jalan yang sempit dan berlubang. Hal yang paling dipahami adalah tidak adanya pagar pengaman jalan di titik-titik rawan yang bersinggungan langsung dengan jurang dan aliran Sungai Musi.


“Anggaran sebesar 27 miliar rupiah seharusnya mampu menjamin standar keselamatan dasar. Tanpa pembatas jalan, ruas ini menjadi jalur maut bagi kendaraan besar dan pemudik, terutama saat cuaca buruk,” ujar seorang aktivis lingkungan di Empat Lawang, Rabu (18/03).


Ia menambahkan bahwa beberapa kejadian kendaraan yang terperosok ke arah sungai sudah pernah terjadi, yang menurutnya merupakan dampak langsung dari minimnya fasilitas pengamanan jalan.


Dugaan Ketidaksesuaian Spesifikasi

Kualitas aspal di beberapa titik juga memicu tanya. Masyarakat dipaksakan adanya ketidaksesuaian antara nilai pagu anggaran yang fantastis dengan daya tahan jalan yang cepat mengalami kerusakan


Muncul desakan agar lembaga pengawas seperti BPKP dan Inspektorat Provinsi melakukan audit investigatif terhadap pelaksana kontraktor, PT Sukses Sarrie Kintano, serta jajaran pengawas di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel.


"Kami meminta transparansi. Jika ditemukan indikasi pengurangan volume material atau pengabaian spesifikasi teknis, pihak yang berwenang harus berani mengambil tindakan hukum sesuai regulasi tipikor," tegasnya.


Butuh Tanggapan Cepat Pemerintah

Kritik ini juga dialamatkan kepada kebijakan pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan saat ini yang dianggap kurang memperhatikan pengawasan kualitas di daerah pelosok. Menjelang arus mudik Lebaran, pemerintah provinsi didesak untuk segera melakukan perbaikan darurat guna menghindari jatuhnya korban jiwa lebih lanjut.


Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan maupun perwakilan kontraktor belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan teknis di ruas jalan tersebut.


(Miko Rolis)

Komentar

Tampilkan