Kehadiran para bupati dari seluruh Indonesia dalam forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antarpemerintah kabupaten. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi berbagai isu penting, seperti penguatan otonomi daerah, peningkatan kemandirian fiskal, serta penyempurnaan kebijakan pemerintahan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Nias didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bagian Pemerintahan Setda, serta jajaran staf.
Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembukaan, pemutaran video perjalanan 26 tahun APKASI, serta sambutan dari Ketua Umum APKASI dan Gubernur Sumatera Utara.
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Bima Arya Sugiarto, dalam keynote speech bertajuk “Strategi Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah”, menegaskan pentingnya inovasi, kolaborasi, dan penguatan kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu membiayai pembangunan secara mandiri, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Diskusi Sesi I yang mengangkat tema “Mendorong Kemandirian Fiskal melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah.” Diskusi ini menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan sektor perbankan. Berbagai strategi dibahas, mulai dari model pembiayaan alternatif, penerapan collaborative governance, optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pengembangan sektor kepelabuhanan sebagai sumber pendapatan baru.
Selain itu, peran sektor perbankan dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Kegiatan sesi pagi ditutup dengan penyerahan sertifikat Manajemen Talenta ASN oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dilanjutkan dengan foto bersama.
Pada sesi siang, peserta mengikuti pemaparan dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) terkait penguatan infrastruktur telekomunikasi sebagai pilar penting dalam transformasi digital daerah.
Selanjutnya, Diskusi Sesi II digelar dalam bentuk konsultasi publik terkait masukan APKASI terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam forum ini, para bupati memberikan berbagai pandangan dan masukan guna menyempurnakan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat kepada para narasumber dan foto bersama seluruh peserta.
Melalui partisipasi aktif dalam forum APKASI ini, Pemerintah Kabupaten Nias menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antardaerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperluas jejaring kerja sama, serta mengadopsi berbagai praktik terbaik dalam pembangunan daerah.
Keikutsertaan ini diharapkan mampu mendorong lahirnya inovasi dan strategi baru dalam mewujudkan pemerintahan yang mandiri, adaptif, dan berdaya saing, sejalan dengan visi “Nias Maju Berkelanjutan.”
(Niaskab.go.id/Okuli)
.jpg)
.jpg)
