Menteri PPN/Kepala Bappenas menerima langsung rombongan Forkada se-Kepulauan Nias. Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Dr. rer. nat. Jayadi, S.Si., M.S.E., M.A., serta Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ.
Rombongan Forkada yang hadir terdiri atas Bupati Nias Barat selaku Koordinator Forkada se-Kepulauan Nias, Bupati Nias, Kepala Bappeda Kabupaten Nias Utara, Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan, serta Kepala Bapperida Kabupaten Nias.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Nias Barat selaku Koordinator Forkada menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis pembangunan di wilayah Kepulauan Nias. Aspirasi yang disampaikan mencakup percepatan pembangunan infrastruktur, pemulihan wilayah terdampak bencana, serta penguatan alokasi Transfer ke Daerah agar pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk melaksanakan program pembangunan.
Forkada berharap aspirasi tersebut mendapat perhatian serius dan dukungan konkret dari Pemerintah Pusat. Dukungan itu dinilai penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kepulauan Nias.
Sementara itu, Bupati Nias, Yaatulo Gulo, S.E., S.H., M.Si., secara khusus menyampaikan kebutuhan strategis Kabupaten Nias, terutama terkait percepatan pembangunan infrastruktur, penanganan dampak bencana, dan penguatan kapasitas fiskal daerah.
Menurut aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, dukungan Pemerintah Pusat diharapkan mampu membantu daerah mengatasi berbagai keterbatasan pembangunan, memperbaiki aksesibilitas wilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Audiensi ini menjadi salah satu upaya Forkada se-Kepulauan Nias untuk memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah. Melalui penyampaian aspirasi secara bersama, pemerintah kabupaten di wilayah Kepulauan Nias berharap program pembangunan dapat memperoleh perhatian yang lebih proporsional sesuai kebutuhan dan tantangan di lapangan.
Meski demikian, tindak lanjut atas aspirasi tersebut tetap menjadi hal penting untuk diperhatikan, sehingga kebutuhan pembangunan yang disampaikan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan dan kebijakan sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran pemerintah.
(Niaskab.go.id/Okuli)
.jpg)
