Penyampaian tanggapan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli, Jumat (25/9/2026).
Sebelumnya, lima fraksi DPRD Kota Gunungsitoli, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Amanat Demokrat, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar-Perindo, dan Fraksi NasDem, telah menyampaikan pandangan umum yang berisi berbagai masukan, saran, serta catatan terhadap Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2026.
Menanggapi pandangan tersebut, Wali Kota Sowa’a Laoli menyampaikan jawaban dan penjelasan Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagai bagian dari tahapan pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Seluruh pandangan tersebut kami pahami sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab bersama untuk memastikan agar Perubahan APBD benar-benar mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wali Kota.
Dalam tanggapannya, Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Gunungsitoli terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realistis, terukur, dan akuntabel.
Optimalisasi pendapatan daerah dilakukan melalui pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan pengelolaan retribusi pasar dan parkir berbasis teknologi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lainnya dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masyarakat.
Sementara dari sisi belanja daerah, peningkatan belanja modal diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas antarwilayah, penguatan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Kota Gunungsitoli juga memastikan pelayanan dasar dan program bantuan sosial tetap menjadi prioritas. Dukungan anggaran turut diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi masyarakat, di antaranya UMKM, pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Wali Kota menegaskan bahwa seluruh proses akan dilaksanakan secara hati-hati, transparan, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemko Gunungsitoli juga berkomitmen menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Selain itu, hasil reses serta pokok-pokok pikiran DPRD menjadi salah satu bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Namun, pelaksanaannya tetap diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pemerintah Kota Gunungsitoli berkomitmen menjaga pengelolaan keuangan daerah agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terpenting, setiap kebijakan dan anggaran yang ditetapkan dapat mendukung pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Mengakhiri penyampaiannya, Wali Kota Gunungsitoli menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Gunungsitoli atas berbagai saran, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia berharap proses pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dan DPRD dapat semakin menyempurnakan kebijakan anggaran daerah, sehingga pelaksanaannya mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, para Staf Ahli, Asisten, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
(Diskominfo Gunungsitoli.co.id/Okuli)
.jpg)
.jpg)
