BANGUN PURBA – Aktivitas penambangan galian C yang diduga tidak mengantongi izin resmi di sekitar empat titik lokasi di Desa Sibaganding, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menuai keresahan masyarakat. Aktivitas yang diduga telah berlangsung cukup lama tersebut menjadi sorotan karena menimbulkan kerusakan dan kondisi jalan berlumpur serta debu yang mengganggu kesehatan warga. Persoalan ini turut menyoroti peran Kepala Desa Sibaganding berinisial TB yang dinilai perlu memberikan penjelasan terkait pengawasan dan penertiban aktivitas pertambangan tersebut, Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat kurang lebih empat titik lokasi galian C yang diduga beroperasi tanpa dilengkapi perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ironisnya, meskipun disebut telah beredar surat imbauan dari pemerintah desa, aktivitas penambangan tersebut diduga masih terus berlangsung.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Pasalnya, surat imbauan yang seharusnya menjadi langkah awal penertiban dinilai belum menunjukkan hasil nyata di lapangan. Masyarakat pun mempertanyakan sejauh mana pengawasan pemerintah desa terhadap aktivitas penambangan yang diduga tidak berizin tersebut.
Salah seorang warga Desa Sibaganding yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan bahwa keberadaan aktivitas galian C tersebut telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar.
Menurutnya, kendaraan pengangkut material yang melintasi jalan desa menyebabkan kondisi akses jalan menjadi becek dan berlumpur, sehingga membahayakan pengguna jalan.
"Kalau musim hujan, jalan menjadi becek dan berlumpur. Sementara ketika cuaca panas, debu berterbangan dan mengganggu pernapasan masyarakat. Kondisi ini sangat dikeluhkan warga, terutama anak-anak dan lanjut usia," ungkapnya.
Warga berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut. Mereka meminta agar seluruh titik aktivitas galian C diperiksa, termasuk kelengkapan dokumen perizinan serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Kepala Desa Diminta Klarifikasi Dugaan Pembiaran
Untuk memperoleh keberimbangan informasi, awak media telah berupaya mengonfirmasi Kepala Desa Sibaganding berinisial TB melalui pesan WhatsApp pada Jumat (20/11/2026), sekitar pukul 12.00 WIB.
Namun, hingga berita ini disusun, yang bersangkutan belum memberikan jawaban maupun tanggapan atas pertanyaan konfirmasi yang disampaikan awak media.
Belum adanya tanggapan tersebut membuat sejumlah pertanyaan mengenai langkah pengawasan dan penertiban aktivitas galian C di wilayah desanya masih belum terjawab.
Di tengah belum adanya klarifikasi tersebut, muncul dugaan dari pihak tertentu mengenai kemungkinan adanya pembiaran terhadap aktivitas penambangan. Bahkan, berkembang dugaan bahwa kepala desa menerima setoran atau upeti dari pengusaha galian C. Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih memerlukan penelusuran serta pembuktian oleh aparat berwenang.
Oleh karena itu, Kepala Desa Sibaganding diharapkan segera memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Kapolda Sumut dan Aparat Penegak Hukum Diminta Turun Tangan
Masyarakat meminta Kapolda Sumatera Utara beserta jajaran terkait turun langsung ke Desa Sibaganding untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh titik aktivitas galian C yang diduga tidak memiliki izin.
Selain itu, Bupati Deli Serdang dr. Asri Ludin Tambunan dan Kepala Badan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Edwin Nasution, juga diminta melakukan pengawasan dan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh aparatur pemerintah desa.
Desakan serupa ditujukan kepada Polres Deli Serdang, khususnya unit yang menangani tindak pidana tertentu, serta Kejaksaan Negeri Deli Serdang agar melakukan penyelidikan apabila ditemukan unsur pidana dalam aktivitas pertambangan tersebut.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat ketentuan pidana terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin maupun pihak yang terlibat dalam aktivitas terkait pertambangan ilegal sesuai unsur pelanggarannya.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa pengusaha yang menjalankan aktivitas penambangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang diduga memberikan perlindungan atau memfasilitasi kegiatan tersebut, apabila ditemukan bukti yang cukup.
Hingga berita ini diterbitkan, aktivitas galian C yang dipersoalkan warga di Desa Sibaganding disebut masih berlangsung. Sementara itu, dugaan penerimaan setoran oleh Kepala Desa Sibaganding berinisial TB belum memperoleh konfirmasi maupun bukti yang dapat memastikan kebenarannya.
Awak media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Desa Sibaganding maupun pihak pengusaha galian C agar pemberitaan ini memenuhi prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik.
(TIM)



.jpg)
