Sudah Sebulan Laporan Polisi Belum Ada Perkembangan, Warga Lahat Minta Kepastian Hukum

Kamis, 19 November 2026, 14:29 WIB Last Updated 2026-11-19T07:29:20Z

 




LAHAT - Seorang warga Kecamatan Lahat, berinisial N (70), mengaku belum mendapatkan kepastian hukum atas laporan polisi yang dibuatnya di Polres Lahat, sejak 19 Oktober 2026 lalu.


Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/516/X/2026/SPKT/POLRES LAHAT, terkait dugaan penguasaan tanah tanpa izin di Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat.


Menurut pendamping pelapor, tanah seluas kurang lebih 7.498 meter persegi tersebut diklaim sebagai tanah warisan dari orang tua pelapor, berdasarkan Surat Pembagian Waris tanggal 30 Mei 2002.


"Tanah itu warisan dari ayah kami. Dalam surat waris, dibagi dua. Separuh untuk kakak, separuh untuk kami. Batasnya masih pakai bahasa lama, separuh dan arah matahari hidup. Makanya kami buat SPPH dan Sporadik tanggal 14 November 2026 untuk memperjelas,"_ ujar pendamping pelapor, kepada wartawan, Rabu (19/11/2026).


Pendamping pelapor menjelaskan, tanah tersebut sebelumnya pernah digarap oleh seorang warga berinisial AS, atas izin pelapor. Izin tersebut kemudian dicabut melalui surat pernyataan tanggal 17 Desember 2020 yang berlaku sejak Januari 2021.


"Dalam surat pernyataan itu, yang bersangkutan menyatakan bersedia tidak mengulangi dan bersedia diproses sesuai hukum jika mengulangi. Tapi menurut pelapor, tanah itu tetap digarap dari Januari 2021 sampai September 2026, dan hasil panen tidak diserahkan,"_ jelasnya.


Atas peristiwa tersebut, pelapor mengklaim mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp 367.600.000, yang berasal dari hasil panen padi dan kopi selama periode tersebut. Angka tersebut merupakan klaim sepihak dari pelapor, dan belum terverifikasi secara independen.


Pendamping pelapor mengatakan, pihaknya telah beberapa kali mendatangi Polres Lahat pada 2 sampai 16 November 2026, dan telah melengkapi berkas yang diminta, berupa SPPH dan Sporadik tanggal 14 November 2026.


"Kami sudah lengkapi semua yang diminta. Kami hanya mohon agar perkara ini segera ditunjuk penyidiknya, dan kami diberi SP2HP. Karena sudah satu bulan, kami belum terima SP2HP,"_ ujarnya.


Ia menegaskan, pihaknya tidak menuduh adanya keberpihakan. Ia hanya memohon agar penanganan perkara ini disesuaikan dengan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, khususnya tentang kewajiban penerbitan SP2HP dan penunjukan penyidik.


"Kami percaya polisi profesional. Kami hanya butuh kepastian. Siapa penyidiknya, bagaimana perkembangannya. Itu saja,"_ tambahnya.


Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak terlapor berinisial AS belum berhasil dimintai keterangan. Pihak Polres Lahat juga belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan laporan tersebut. Redaksi masih membuka ruang hak jawab bagi kedua belah pihak.


Miko Rolis 

Komentar

Tampilkan