Permasalahan honorer yang dirumahkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai tersebut tentu mengundang gejolak dikalangan para honorer karena dianggap tidak mendasar pada azas keadilan terhadap mereka yang sudah bekerja puluhan tahun di instansi nya masing-masing.
saat di depan kantor DPRD kota Tanjungbalai, Rizky Simatupang yang merupakan anggota Tim Hanif dalam orasinya mengatakan bahwa kemerdekan negara Indonesia sudah genap diangka 79 tahun. Namun mirisnya masih banyak angka kemiskinan yang diduga di akamodir oleh pejabat-pejabat yang ada di Kota Tanjungbalai.
Ia juga menyatakan bahwa hari ini banyak tenaga-tenaga honorer yang dirumahkan oleh Pemerintah kota tanpa alasan yg jelas. Maka dari itu Tim Hanif datang bersama tenaga honorer untuk bersuara dan menjemput apa yang menjadi hak para honerer tersebut.
"Sudah 79 negara ini merdeka, namun kemerdekaan itu hanya diperuntukkan kepada segelintir orang, nyatanya hari ini masih banyak angka kemiskinan yang kami duga diakomodir oleh pejabat-pejabat yang ada di Kota Tanjungbalai. Hari ini banyak tenaga honorer yang di rumahkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai tanpa alasan yang jelas. Jika kita kaji dalam peraturan menteri bahwa tidak begitu secepat mungkin untuk merumahkan tenaga honor", ucapnya.
"Maka hari ini kami dari Tim Hanif bersama tenaga honorer datang kedepan kantor DPRD ini untuk menjemput apa yang menjadi hak kami. Kepada anggota dewan yang terhormat kami mohon atensinya, kami mohon kepeduliannya, lihatlah hari ini banyak masyarakat yang menderita, banyak masyarakat yang menangis dan banyak masyarakat yang seakan-akan tidak diperdulikan di pemerintah Kota Tanjungbalai ini", tegasnya.
Setelah itu, seluruh masa aksi bergegas ke Kantor Walikota Tanjungbalai. Setibanya disana seluruh masa aksi disambut dan diterima untuk beraudiensi bersama walikota Tanjungbalai di aula kantor walikota.
Hanif selaku Ketua Tim Hanif menyatakan dengan tegas bahwa permasalah tenaga honorer yang dirumahkan tersebut tidak akan menimbulkan polemik atau gejolak jika semuanya sesuai berdasarkan azas berkeadilan terhadap para honorer yang sudah bekerja puluhan bahkan belasan tahun.
Ia juga menyatakan bahwa data-data para honorer yang sudah bekerja puluhan tahun hinga belasan tahun tiba-tiba hilang dalam database tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 nama-nama honorer tersebut telah terdaftar didalam database. Hal tersebut tentu mengundang pertanyaan besar dan menimbulkan kericuhan dikalangan honorer Kota Tanjungbalai.
"Hari ini kami katakan kepada bapak walikota yang terhormat bahwa permasalahan tenaga honorer yang dirumahkan ini tidak akan menimbulkan gejolak jika semuanya berjalan sesuai azas berkeadilan terhadap para tenaga honorer yang sudah bekerja pulahan bahkan belasan tahun di pemerintah kota ini berdasarkan data yang kami himpun bahwa ada tenaga honorer yang masih bekerja selama 6 bulan terdaftar dalam database bahkan ada yang sudah lulus P3K dan P3K paruh waktu, Tapi kenapa mereka yang sudah bekerja puluhan bahkan belasan tahun ini tidak terdaftar sama sekali didalam database", tegasnya.
"Kemudian yang menjadi pertanyaan besar bagi kami dan seharusnya ini dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah Kota Tanjungbalai, kenapa data-data mereka yang hadir disini hari ini tiba-tiba hilang dalam database tahun 2023 padahal ditahun sebelumnya nama mereka jelas ada terdaftar dalam database dan kami mempunyai bukti itu. Maka dari itu kami meminta kepada bapak walikota yang terhormat agar para honore ini tidak dirumahkan dan dapat di pekerjakan kembali", pungkasnya.
(elda)
