NIAS SELATAN - Para guru honorer di SMP Negeri 1 Siduaori mengeluhkan keterlambatan penginputan data mereka dalam proses pengusulan PPPK Paruh Waktu tahun 2025. Sebanyak 17 orang guru honorer dari sekolah tersebut menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Daerah Nias Selatan, khususnya kepada Bupati Nias Selatan, agar dapat mengusulkan kembali data mereka ke Kementerian PAN-RB. Rabu 17/09/2025.
Keterlambatan ini terjadi karena data para guru belum sempat diinput oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nias Selatan. Hal ini disampaikan oleh salah satu guru honorer SMPN 1 Siduaori yang enggan disebutkan namanya.
"Kami sangat kecewa dan berkecil hati. Sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan pihak BKD, tetapi mereka menyampaikan bahwa data kami belum diserahkan. Padahal, menurut Kepala Sekolah, berkas kami sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan. Namun setelah kami pertanyakan, barulah berkas kami diteruskan ke BKD. Kami jadi bertanya-tanya, ada apa dengan Dinas Pendidikan? kenapa data kami dari SMPN I Siduaori baru diserahkan?" ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa saat mendatangi BKD, mereka mendapatkan alasan soal gangguan jaringan internet, sehingga data mereka tidak berhasil masuk dalam sistem yang terhubung ke KemenPAN-RB.
"Kami diberitahu bahwa karena jaringan internet buruk, data kami tidak ter-cover oleh sistem. Artinya, kami tidak diusulkan. Bagaimana nasib kami yang sudah puluhan tahun mengabdi?" tambahnya.
Dengan penuh harap, para guru honorer tersebut memohon kepada Bupati Nias Selatan untuk segera mengambil langkah pengusulan ulang ke KemenPAN-RB.
"Kami, guru honorer SMPN 1 Siduaori sebanyak 17 orang, sangat memohon kepada Bapak Bupati untuk membantu kami agar data kami bisa diusulkan ulang ke KemenPAN-RB. Apa pun persyaratan yang diminta, kami siap penuhi. Tolonglah kami, Pak. Kami ingin masa depan yang lebih baik," ucapnya penuh harap.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 1 Siduaori, Sadarnan Tafonao, turut memberikan penjelasan.
"Saya sudah menyerahkan seluruh berkas guru honorer SMPN 1 Siduaori ke Dinas Pendidikan. Soal kenapa data tidak masuk ke BKD, saya tidak tahu," tegasnya. **



