PALEMBANG, 14 November 2026 – Proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menyeret nama tiga petinggi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Selatan memasuki babak krusial. Polda Sumatera Selatan melalui Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik) Ditreskrimum telah melaksanakan gelar perkara eksternal (gelar perkara khusus) pada Jumat (13/11/2026) kemarin.
Perkara ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/986/VI/2026/SPKT/POLDA SUMSEL tertanggal 24 Juni 2026, yang dilayangkan oleh pelapor Zulfikar, S.Pd.I. Adapun pihak yang melaporkan dalam dokumen perkara tersebut berinisial NH (selaku Ketua DPW PKB Sumsel), AZ (selaku Bendahara DPW PKB Sumsel), dan EW (selaku Wakil Ketua DPW PKB Sumsel).
Kuasa hukum pelapor, Advokat Yulizar, SH , yang hadir langsung mengawali gelar perkara di Ruang Gelar Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumsel berdasarkan undangan resmi (merujuk Nota Dinas Kasubdit 1 Nomor: B/158/XI/2026/Ditreskrimum tertanggal 11 November 2026), menegaskan bahwa penghentian objektivitas dan peringatan penuh dari.
Landasan Hukum dan Sorotan Berdasarkan Perkapolri No. 6 Tahun 2019
Dalam keterangan resminya usai menghadiri forum gelar perkara, Yulizar menekankan bahwa pelaksanaan gelar perkara khusus ini merupakan mekanisme kontrol yang wajib dijalankan secara akuntabel sesuai standar operasional prosedur di tubuh Polri
Kepatuhan pada Perkap No. 6 Tahun 2019: diatur dalam Pasal 31 hingga Pasal 33 Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, acara khusus diadakan untuk menanggapi pengaduan, menjamin objektivitas, serta menjadi instrumen pengawasan atas yang menjadi perhatian masyarakat.
Sesuai ketentuan Pasal 25 Perkap No. 6 Tahun 2019, penetapan status hukum dan peningkatan tahap penyidikan harus berlandaskan minimal dua alat bukti yang sah disertai barang bukti melalui mekanisme gelar perkara. Pihak pelapor meyakini konstruksi hukum dan bukti yang diserahkan telah memenuhi unsur tindak pidana pidana dan/atau penggelapan dalam KUHP. Merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta KUHAP, status jabatan politik para terlapor tidak boleh menjadi penghalang bagi penyidik untuk bertindak profesional dan memberikan kepastian hukum bagi korban.
“Kehadiran kami di Mapolda Sumatera Selatan adalah bentuk pengawalan ketat agar supremasi hukum ditegakkan secara lurus dan transparan. Gelar perkara khusus di ruang Bagwassidik sesuai amanat Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 ini adalah batu uji integritas penyidik Polda Sumsel,” tegas Yulizar, SH dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa meskipun hingga hari ini pihak pelapor masih menunggu pemberitahuan resmi terkait hasil keputusan akhir (rekomendasi) dari gelar perkara tersebut, sambil optimistis perkara ini akan terus berlanjut hingga tuntas.
"Kami mendesak agar hasil rekomendasi gelar perkara ini segera diterbitkan secara terbuka dan profesional. Masyarakat Sumatera Selatan turut mewacanakan kasus ini. Jangan sampai hukum terkesan tumpul ke atas. Klien kami membutuhkan kepastian hukum dan keadilan yang seutuhnya," tutup Yulizar.
(Miko Rolis)
.jpg)
