Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
"Tahun depan kita akan juga pertandingkan, salah satunya adalah kepala daerah yang paling mendukung program MBG atau kreatif dan lain-lain menyukseskan program makanan bergizi gratis ini, tentu akan diberikan penghargaan," ujar Tito.
Tito menjelaskan, skema sayembara daerah berprestasi sebenarnya sudah berjalan di tahun 2026. Pemerintah menyiapkan total anggaran Rp 1 triliun yang dibagi dalam tiga gelombang dan enam wilayah (region).
"Total ada Rp 1 triliun yang kita pertandingkan dalam tiga gelombang, enam region," katanya.
Adapun besaran insentif untuk setiap pemenang adalah Rp 3 miliar untuk juara pertama, Rp 2 miliar untuk juara kedua, dan Rp 1 miliar untuk juara ketiga. Anggaran tersebut telah mendapat komitmen dari Menteri Keuangan.
"Nomor 1 Rp 3 miliar, nomor 2 Rp 2 miliar, nomor 3 Rp 1 miliar. Kemarin saya rapat dengan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan sudah berkomitmen menyiapkan anggaran tersebut," ucap Tito.
Persaingan dilakukan secara berjenjang, yakni provinsi bersaing dengan provinsi, kabupaten dengan kabupaten, dan kota dengan kota.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meluruskan bahwa anggaran Rp 1 triliun tersebut bukan hanya untuk penilaian MBG. Dana tersebut merupakan total insentif untuk keseluruhan kinerja pemerintah daerah, termasuk penanganan stunting, kemiskinan, pengangguran, inflasi, hingga pengelolaan sampah.
"Rp 1 triliun itu total untuk keseluruhan pemberian insentif, bukan khusus untuk program MBG. Mulai tahun depan, pelaksanaan MBG akan menjadi salah satu kriteria tambahan," jelas Bima Arya di IPDN Jatinangor, Jumat (30/10/2026).
Kemendagri juga memperkuat pengawasan program MBG melalui inspeksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) di daerah. Hingga akhir Oktober 2026, Satgas telah terbentuk di 230 daerah.
.jpg)
